JAKARTA – Pemerintah dinilai belum berpihak pada petani. Hal ini dibuktikan dengan tidak maksimalnya penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menunjang program swasembada pangan.
Petani seharusnya dibekali pengetahuan tidak sekadar hingga proses panen, namun sampai mengolah hasil pertanian serta pendistribusian yang efisien. “Sayangnya ini masih belum dilakukan secara maksimal, dan saya rasa ini menjadi sebuah permasalahan yang harus ditemukan solusinya,” ujar Ketua Umum Perhiptani Isran Noor dalam keterangannya, Rabu (15/1/2013) malam.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang sepatutnya tidak bergantung dengan produk impor. “Karena yang dipertahankan hanya ketahanan pangan, mau menggunakan produk impor atau lokal, yang penting terpenuhi. Ini kelemahan sistem pembangunan bangsa Indonesia ini. Sehingga yang diuntungkan adalah produsen asing,” paparnya.
Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menambahkan diperlukan suatu terobosan langkah nyata untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani di Indonesia.
“Secara daya saing sebenarnya petani kita mampu namun kita tidak ingin terus terjebak pada keadaan sekarang, maka disini penyuluh sangat berperan,” tukas Isran.
Pemerintah juga diminta membuat undang-undang jika memang menganggap pertanian itu penting, alokasikan anggaran untuk pertanian, sehingga dampaknya tidak hanya pada petani Indonesia saja, namun akan membawa dampak pada pembangunan Indonesia.
dede.suryana, okezone.com