Kedaulatan Pangan Tantangan Pascasuksesi

Kedaulatan Pangan Tantangan Pascasuksesi

214
0
SHARE
MEDIA INDONESIA – SIAPA pun presiden terpilih nanti ditunggu untuk menjawab tantangan besar permasalahan bangsa. Pemerintah mendatang harus bisa mewujudkn kedaulatan pangan yang menjadi hajat hidup rakyat.

Guru Besar Sosial Ekonomi Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian UGM Mochammad Maksum Machfoedz mengatakan kedaulatan pangan dengan mengatur tata pangan secara mandiri merupakan kehendak politik serta wewenang eksklusif suatu negara.

“Kedaulatan pangan merupakan hak negara untuk menjamin hak atas pangan bagi rakyat sesuai dengan potensi sumber daya lokal,“ ujar Maksum dalam dialog bertajuk Kedaulatan Pangan sebagai Pilar Utama Kedaulatan Bangsa, yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), di Jakarta, Minggu (1/6).

Maksum melihat penerapan kedaulatan pangan yang diadopsi di Indonesia lebih berupa kelatahan yang cenderung digunakan sebagai pencitraan. Sejauh ini, penerapan kedaulatan pangan di Indonesia hanya sebatas undang-undang tanpa realisasi. Maksum menyatakan hal itu terlihat dari impor bahan-bahan pangan yang besar.

Di kesempatan yang sama, Direktur Ekse kutif Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan banyak negara menyarankan Indonesia untuk meninggalkan sektor pertanian karena dianggap tidak produktif. Padahal, negara maju sekali pun terus memperkuat sektor produksi.

“Mereka menyarankan impor saja asal masyarakat dapat pangan murah. Paradigma ini harus diubah,“ tegasnya.

Senada dengan Hendri, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas mengatakan porsi subsidi subsidi langsung yang diberikan negara maju untuk stabilisasi pendapatan sekitar 2,2 juta petani per tahun US$20 miliar atau sekitar Rp220 triliun. Adapun total subsidi pangan mencapai US$360 miliar per tahun.

“Bandingkan dengan di Indonesia. Subsidi pangan Rp21,5 triliun, subsidi pupuk Rp17,9 triliun, dan benih Rp1,45 triliun untuk 26,13 juta keluarga tani,“ ujar Dwi.

Ketua Umum Kagama Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan kedaulatan masih belum terwujud di berbagai bidang. “50,6% aset perbankan dimiliki asing. Sektor migas dan perkebunan juga dikuasai asing. Itu yang harus dijawab pemerintahan selanjutnya.“ (Mus/E-1)

Sumber: Media Indonesia (Senin, 2 Juni 2014)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

*